Riau adalah provinsi yang memiliki daratan seluas 89.936 km?. Tak bisa dipungkiri dari jumlah daratan yang ada di Riau tersebut banyak sekali oligarki yang ingin memanfaatkan lahannya.
Kebanyakan besar oknum membuka lahan dengan cara dibakar. Kini lahan Riau yang terbakar pada tahun 2023 tercatat 1.906 hektar hingga 30 September lalu.
Dampak lahan yang terbakar bisa dilihat bersama, bahwasanya kabut asap mulai menyelimuti berbagai daerah di Provinsi Riau. Serta banyaknya keluhan dari masyarakat yang terganggu pernapasannya.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Riau ini bukanlah pertama kalinya terjadi melainkan musibah tahunan. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat terselesaikan.
Dampak dari karhutla
Kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan hutan menjadi gundul dan tidak dapat menampung cadangan air sehingga terjadi banjir dan tanah longsor.
Dampak lainnya dan dampak nyata yang terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan menyebabkan udara yang dihirup tidak sehat karena sudah bercampur dengan asap. Dari asap yang dihirup masuk ke paru-paru terjadinya infeksi saluran pernapasan terhadap manusia.
Selain itu terputusnya pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah, yang dirasa kurang efektif ketika siswa belajar di rumah. Siswa SD hingga SMA sederajat tidaknya mendapatkan pembelajaran yang efektif dan layak akibat kabut asap yang terjadi.
Senin (09/10/2023) saya Alfikri Habibullah selaku koordinator pusat BEM seluruh Riau meminta kepada pemerintahan pusat dan daerah untuk dapat segera menyelesaikan permasalah karhutla yang terjadi di Provinsi Riau yang hingga saat ini mencapai 1.906 hektar yang terbakar di 2023.
Pada tanggal 29 September 2023 lalu, Universitas Muhammadiyah Riau telah melaksanakan aksi terkait konflik agraria. Namun, DPRD Provinsi Riau berkhianat dengan tidak menindaklanjuti tuntutan yang dibawa pada aksi tersebut.
Pada persoalan kabut asap yang sedang melanda Provinsi Riau saat ini, Gubernur Riau dianggap meninggalkan banyak PR dan pergi untuk mencari jabatan baru di DPR RI dengan banyak sekali meninggalkan PR.
Saya mengingatkan kepada Forkopimda Riau, jangan menganggap sepele persoalan ini. Tidak ada kepentingan yang lebih berarti selain kepentingan rakyat. *** (Alfikri Habibullah, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) sekaligus koordinator pusat BEM se-Riau
