PEKANBARU, KHAZANAHRIAU.COM - Jalinan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditingkatkan dalam rangka membeirkan layanan KB kepada pekerja khususnya di Provinsi Riau melalui perjanjian kerjasama yang ditandatangi saat Dialog dan Edukasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Tempat Kerja, Kamis (30/5/2024) di Pekanbaru.
Kegiatan bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI ini diselenggarakan oleh Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.adalah memiliki keluarga yang direncanakan. Termasuk dalam memiliki anak.
Tujuannya hal ini adalah mewujudkan pekerja yang sehat, memastikan asupan gizi pekerja dan anak yang dikandungnya, mencegah stunting pada anak pekerja, menciptakan pekerja yang punya fisik baik, kesehatan mental yang baik dan sebagainya.
Karena itu, dia menilai kerjasama BKKBN dengan Kemenaker sangat baik. Bahkan, Kemenaker sudah memulai gerakan program KB pada pekerja. Di antaranya di Jambi dan Kota Kudus. "Terakhir di bulan Mei dilakukan di Pekanbaru. Namun, ini bukan rangkaian terakhir. Karena upaya memasifkan program KB akan terus dilakukan," paparnya.
Kemenaker, ungkapnya, punya hubungan baik dengan pimpinan dinas tenaga kerja di setiap daerah. Termasuk dengan serikat pekerja. Karena gratis, tentu diharap pekerja menyambut baik program ini. Karena jika pekerja sehat, mereka tentu bisa bekerja dengan produktif. Jika produktif, tentu pendapatan meningkat dan berdampak pada keuntungan perusahaan. "Jadi ini seperti lingkaran malaikat yang baik," tuturnya.
Program KB ini juga diharapkan tidak hanya menyasar pekerja perempuan tapi juga yang laki-laki. Karena, edukasi pada pekerja laki-laki juga diperlukan agar mereka teredukasi memperlakukan istrinya yang tengah hamil.
Ditambahkan dia, dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani saat ini merupakan wujud keseriusan kerjasama antara Kemenaker dengan BKKBN. Dia berharap, ke depan ada tempat penitipan anak di pabrik, perkebunan dan sebagainya. Sehingga hal ini menampik tudingan yang sering digaungkan lembaga internasional bahwa ada perusahaan di Indonesia banyak yang mempekerjakan pekerja anak. (*)
