PEKANBARU, KHAZANAHRIAU.COM - Secara resmi Pj Gubernur Riau, S. F Haryanto membuka pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Percepatan Penurunan Stunting Program Bangga Kencana tahun 2024, yang ditaja oleh BKKBN Propinsi Riau, Selasa (2/4) di Grand Central Hotel Pekanbaru.
Acara dihadiri oleh Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si didampingi Kepala BKKBN Propinsi Riau Dra Hj Mardalena Wati Yulia. Juga tampak hadir Bupati dan Wakil Bupati, Kepala OPD KB serta seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se Propinsi Riau, baik secara offline dan juga daring.
Dalam pertemuan tersebut yang menjadi fokus pembahasan dalam pelaksanaan rakerda tahun 2024 ini yakni bagaimana menyatukan data by name by address yang nanti akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan intervensi suatu daerah.
Selain itu, melakukan fokus sasaran dalam penanganan kasus stunting sebagai program jangka pendek yakni terhadap Bumil, Baduta dan penyebarluasan cakupan posyandu. Adapun tujuannya menciptakan generasi emas tidak stunting menuju Indonesia emas 2045 sebagai capaian bonus demografi bagi bangsa Indonesia.
Hal tersebut dipaparkan oleh Tavip, sekaligus menjadi keynote speaker dalam acara tersebut. Menurutnya, saat ini permasalahan pendataan masih menjadi PR atau tugas dari setiap Propinsi. Namun dirinya tetap bersyukur dan mengapresiasi karena Propinsi Riau bisa meraih prestasi dalam hal penurunan angka stunting dari 17 persen menjadi 13,6 persen.
"Tentu ini sangat kita apresiasi, karena angka stunting di Riau sudah berada di bawah angka target nasional. Dimana andil penurunan dari Riau sebesar 3,4 persen sudah sangat luar biasa. Meski masih ada 5 daerah yang menjadi titik fokus pemerintah dalam penanganan kasus stunting di Indonesia, "ujar Tavip.
Ia juga menambahkan, bahwa saat ini RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Dengan tiga strategi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni Layanan dasar dan perlindungan social, meliputi tata kelola kependudukan. Kemudian perlindungan social meliputi, Kesehatan, Pendidikan, Pengentasan kemiskinan serta Kualitas anak, perempuan dan pemuda
Kemudian produktivitas, meliputi Pendidikan & pelatihan vokasi, Pendidikan tinggi, Iptek & inovasi juga Prestasi olahraga. Serta pembangunan karakter meliputi revolusi mental & pembinaan ideology Pancasila, pemajuan & pelestarian kebudayaan, moderasi beragama & budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
Berdasarkan hasil sensus, tahun 2020, Total Fertility Rate sebagai jumlah anak per satu perempuan adalah 2,18. Pemerintah telah menargetkan di tahun 2045 TFR akan turun mencapai 1,96.
"Nah, untuk menurunkan angka tersebut yang menjadi tantangan diantaranya masih banyaknya keluarga berpendidikan dan sejahtera di bawah 2. Kemudian jumlah anak dari keluarga tidak berpendidikan dan kemampuan ekonomi rendah masih di atas 2. Dan masih minimnya tingkat kesejahteraan keluarga antara desa-kota, Indonesia Timur-Barat, "papar Tavip.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kepala Perwakan BKKBN Riau, Mardalrna Wati Yulia juga menuturkan capaian indikator kinerja program Bangga Kencana ini berkat komitmen yang luar biasa di bawah bimbingan dan arahan seluruh pihak terkait bahwa capaian indikator kinerja program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Riau sebesar 126,21 persen.
"Capaian ini adalah prestasi kita Propinsi Riau, karena program bangga kencana sangatlah membantu pemerintah dalam hal penanganan kasus stunting.
Berkat capaian itu, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mendapat predikat istimewa. Kemudian, angka Total Fertility Rate (TFR), unmet need yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diturunkan dari tahun ke tahun.
Penurunan juga terjadi pada angka prevalensi stunting. Dengan sisa waktu yang tersedia sesuai RPJMN 2020-2024, sinergitas dan kolaborasi yang makin optimal lagi pada tahun ini, dibarengi doa bersama, Mardalena yakin bisa memperoleh hasil optimal.
"Untuk itu pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rakerda Program Bangga Kencana," ujarnya.
Mardalena menyampaikan, pertemuan ini sangat strategis dalam melakukan percepatan program Bangga Kencana. Dimana, tujuannya adalah memperkuat komitmen dan peran pemerintah daerah serta mitra kerja BKKBN Riau dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan penggerakan program Bangga Kencana.
Selanjutnya, merumuskan dan memperkuat strategi pelaksanaan program Bangga Kencana dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di provinsi Riau dan langkah optimalisasi peran serta OPD, instansi vertikal, mitra kerja, pihak swasta terkait dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai program yang telah ditetapkan.
Ditambahkan dia, ke depan pihaknya tidak hanya memperhatikan pada upaya penanganan anak stunting tapi juga pada yang berisiko. Karena, keberadaan keluarga yang berisiko ini yang berpotensi menambah angka stunting.
Langkah lainnya yaitu, penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang fokus pada ibu hamil dan Baduta. Selama hamil, ibu akan dipantau dan didampingi. Sehingga kehamilannya dipastikan sehat dan tidak melahirkan anak stunting.
Sementara pada Baduta juga perlu diperhatikan. Karena anak yang usianya lebih dari dua tahun intervensinya tidak terlalu signifikan. Mardalena juga meminta ada penguatan TPPS di tingkat kecamatan hingga ke TPK.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubri S. F Haryanto menuturkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Riau, pihak swasta dan sejumlah pihak yang telah berjuang menurunkan angka stunting.
"Alhamdulillah dari laporan, stunting di Riau menurun ke angka 13,6 persen dari sebelumnya 17 persen," tuturnya. Dia berharap, ke depan lewat Rakerda tim yang terlibat semakin berupaya menurunkan angka stunting.
Tahun depan 2025 ditargetkan angka stunting dj Propinsi Riau bisa diturunkan hingga satu digit. "Kalau bisa turun 3 persen hingga tinggal 9 persen," paparnya. (Ayu)
