PEKANBARU, KHAZANAHRIAU.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar tidak pernah memperlambat apalagi secara sengaja menahan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dilansir beberapa media online.
"Evaluasi Ranperda Perubahan itu sudah dijawab Bapak Gubernur Riau melalui surat tertanggal 24 Oktober 2023 dengan nomor 903/BPKAD/14137, yang ditujukan langsung kepada Ibu Bupati Bengkalis dan ditembuskan ke Ketua DPRD Bengkalis," ungkap Kadiskominfotik Provinsi Riau Erisman Yahya dalam relis klarifikasi yang diterima khazanahriau.com, Kamis (26/10/2023).
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ada prosedur yang dinilai tidak sesuai aturan perundang-undangan.
Misalnya, ditegaskan bahwa ada 4 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang sudah diresmikan pemberhentiannya oleh Gubernur Riau tapi masih diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk persetujuan bersama Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan APBD TA 2023.
"Karena ada yang dinilai menyalahi prosedur, tentu saja Bapak Gubernur tidak mau gegabah, daripada nanti bermasalah di kemudian hari," lanjut Erisman.
Untuk itu, Gubri Syamsuar mengambil sikap meneruskan persoalan ini kepada Mendagri di Jakarta. "Mudah-mudahan segera ada solusi," pungkasnya.
Sebelumnya soal APBDP Bengkalis yang belum diteken SK-nya oleh Gubernur Riau sempat ramai di media-media. Disebutkan dalam berita, akibat keterlambatan itu berbagai kegiatan termasuk pembayaran gaji ribuan tenaga honorer, guru PPPK, tenaga medis dan lainnya belum bisa dilaksanakan.
Padahal APBD P Bengkalis sudah disahkan sejak tanggal 26 September 2023 lalu oleh DPRD Bengkalis dan Pemkab Bengkalis, evaluasi di Kemendagri maupun BPKAD sudah selesai.
Terkait masalah itu Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dikabarkan sampai "curhat" ke Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang rekaman pembicaraannya beredar luas di kalangan media. (rls/spy)
