DOHA, KHAZANAHRIAU.COM -- Kepala Biro Politik Hamas Khalil al-Hayya, dilaporkan terbunuh dalam operasi serangan udara Israel di Doha, Qatar pada Selasa (9/9/2025). Hal itu dikonfirmasi oleh seorang sumber Hamas kepada Al Arabiya dilansir Al Bawaba.
Menurut laporan Al Arabiya, Khalil al-Hayya terbunuh bersama petinggi Hamas lainnya yakni Zaher Jabarin, Khaled Meshaal, dan Nizar Awadallah saat mereka menggelar rapat di Doha. Adapun Channel 14 Israel mengutip pejabat Israel melaporkan bahwa IDF menargetkan pemimpin Hamas di Qatar, termasuk Khalil al-Hayya dan Zaher Jabarin, dan saat ini menunggu hasil serangan itu.
Seperti dilaporkan Reuters, serangkaian ledakan terjadi di Doha, Qatar, pada Selasa. Tak lama setelah rangkaian ledakan terjadi, militer Israel (IDF) dan badan intelijen Shin Bet mengeluarkan pernyataan bahwa yang mereka targetkan adalah, "para pemimpin operasi organisasi teroris, yang bertanggung jawab langsung atas pembantaian brutal 7 Oktober, dan mengorkestrasi dan mengatur perang melawan Negara Israel".
Pada 31 Agustus 2025, Kepala Staf IDF Eyal Zamir mengatakan, bahwa operasi pembunuhan terhadap juru bicara Hamas, Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Obeida, bukanlah operasi terakhir.
"Sekelompok pemimpin Hamas yang tersisa masih di luar negeri, dan kami akan menjangkau mereka juga," kata Zamir dikutip Times of Israel.
Upaya pembunuhan terhadap para petinggi Hamas di Qatar terjadi menjelang tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengeklaim, gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan terjadi dalam waktu dekat.
Sebuah 'proposal' berisi lima poin gencatan Gaza dari Donald Trump telah dikirim kepada Hamas lewat mediator pada akhir pekan lalu. Drop Site pada Senin (8/9/2025) mendapatkan dokumen proposal yang berisi 100 kata dalam bahasa Arab itu dengan judul "Proposal Utama".
Dalam proposal yang mengandung sedikit detail itu ditetapkan bahwa, dalam waktu 48 jam setelah gencatan senjata ditandatangani, Hamas dan kelompok militan lain di Gaza harus melepaskan semua sandera tersisa baik yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Sebagai imbalan, Israel akan melepaskan "narapidana seumur hidup Palestina dan tahanan dari Gaza" dalam kurun 48 jam yang sama.
"Gencatan senjata akan berlaku setelah diimplementasikan, untuk periode 60 hari atau hingga negosiasi mencapai kesimpulan. Presiden Trump akan memberikan garansi bahwa pihak-pihak yang bernegosiasi dalam niat baik hingga kesepakatan tercapai," demikian berdasarkan dokumen yang diunggah Drop Site.
Selama periode dua bulan negosiasi, proposal itu mengajukan "pelucutan senjata" dari Gaza dan "pembentukan dari sebuah pemerintahan baru". Penarikan pasukan Israel hanya akan dilaksanakan setelah sebuah otoritas pemerintahan terbentuk atau negosiasi rampung. Proposal itu juga menyebutkan "amnesti" atau pengampunan bagi anggota Hamas.
Tidak jelas, siapa yang menyusun draf proposal gencatan Gaza versi Trump itu, yang menurut Hamas, dikirim ke mereka lewat mediator. Dokumen yang diterima Hamas itu juga tidak mencantumkan segel, stempel, atau tanda tangan, dan tidak diberikan tanggal.
"Ini yang kami terima dari Amerika. Itu terlihat seperti ditulis oleh Israel," kata seorang pejabat Hamas kepada Drop Site.
Pemerintah Israel pun telah mengisyaratkan telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden AS Donald Trump. Kendati demikian, mereka tetap mendesak perlucutan senjata Hamas.
Israel “mengatakan ya” terhadap usulan terbaru Presiden AS Donald Trump mengenai pembebasan sandera dan perjanjian gencatan senjata di Gaza, kata Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar dalam konferensi pers di Kroasia. “Perang di Gaza bisa berakhir besok,” kata Sa’ar dilansir Times of Israel, Selasa.
“Kami siap menerima kesepakatan yang akan mengakhiri perang ini, berdasarkan keputusan kabinet,” kata Sa’ar. Dia menambahkan bahwa pemerintah Israel memiliki dua tuntutan agar perang diakhiri – pembebasan semua sandera Israel dan Hamas meletakkan senjatanya.***(republika)
