JAKARTA, KHAZANAHRIAU.COM - Keinginan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina menuai penolakan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari negara-negara Barat.
Menteri Pembangunan Kanada Ahmed Hussen menegaskan, Kanada yakin bahwa Palestina punya hak atas tanahnya sendiri. Oleh karena itu, kata ia, hukum humaniter internasional harus dihormati.
"Kami senang melihat banyak bantuan mengalir ke Gaza, 805 truk bantuan masuk ke Gaza kemarin," ujarnya saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Menurut Hussen banyak kebutuhan dasar atau darurat yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Kanada pun mendorong pemulihan serta rekonstruksi di Jalur Gaza. Hanya saja, dalam hal rekonstruksi ini harus seiring dengan proses politik yang pasti untuk menuju solusi dua negara.
"Kami percaya saat ini untuk mendorong pembentukan dua negara yang saling berdampingan rukun, damai, dan stabil," ujarnya.
Dengan konsep two state solution itu, kata Hussen, maka pembentukan negara Palestina bisa terealisasi. "Palestina bisa hidup bebas, merdeka dan dihormati," ujarnya.
Secara terpisah, Raja Yordania Abdullah II menegaskan pengakuan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina dan penerapan solusi dua negara merupakan kunci utama untuk mencapai stabilitas di kawasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah II dalam dua pertemuan terpisah di Kongres AS di Washington, Rabu, yang juga dihadiri Putra Mahkota Hussein bin Abdullah.
Menurut pernyataan Kerajaan Yordania, Raja Abdullah menegaskan bahwa stabilitas regional tidak dapat dicapai tanpa pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina dan pembentukan negara merdeka berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Raja Abdullah menyerukan pentingnya menjaga gencatan senjata di Gaza dan meningkatkan upaya internasional dalam merespons krisis kemanusiaan" di wilayah tersebut. Ia juga memperingatkan dampak serius dari eskalasi Israel di Tepi Barat, perluasan permukiman ilegal, dan "pelanggaran" terhadap situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem.
Yordania dan Mesir menghadapi tekanan yang semakin besar dari Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menyerukan penguasaan Gaza dan pemindahan warga Palestina, sebuah gagasan yang ditolak keras oleh rakyat Palestina dan para pemimpin Arab.
Saat menjamu Raja Abdullah II di Gedung Putih pada Selasa, Trump menyatakan bahwa ia ingin "mengambil alih" Gaza di bawah otoritas AS dan mengembangkan wilayah tersebut dengan hotel, gedung perkantoran, dan infrastruktur lainnya. (*)
