Eropa Bahas Pengakuan Negara Palestina Jumat Ini

Seorang pengunjuk rasa memegang plakat dan bendera Palestina saat melakukan protes di luar Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran di London, Inggris, 21 Mei 2025.Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

BRUSSELS, KHAZANAHRIAU.COM – Negara-negara Eropa dilaporkan akan mulai menggodok pengakuan bersama terhadap negara Palestina. Pembicaraan akan dimulai pada Jumat pada tingkat resmi mengenai kemungkinan tersebut.

“Jika Anda bertanya kepada saya dua minggu yang lalu apakah akan ada pengakuan yang lebih luas [atas Palestina] oleh negara-negara barat, saya akan menjawab tidak. Tapi sekarang saya tidak begitu yakin,” seorang diplomat senior Arab di London berkata kepada the Guardian, kemarin.

Perkembangan ini terjadi menjelang konferensi yang disponsori PBB di New York yang dimulai pada 17 Juni, yang diselenggarakan bersama oleh Arab Saudi dan Perancis. Para pejabat di konferensi tersebut harus mendiskusikan konteks pengakuan negara Palestina.

Salah satu pertanyaannya adalah apakah perlu adanya pengakuan paralel terhadap Israel oleh negara-negara seperti Indonesia dan Arab Saudi, sesuatu yang dianggap mustahil karena tidak adanya jalan yang jelas menuju solusi dua negara.

Israel dengan tegas menentang solusi dua negara. Duta Besar AS yang baru untuk Israel, Mike Huckabee, dalam sebuah wawancara di surat kabar Haaretz menolak gagasan tersebut, dengan mengatakan: “Saya bertanya apakah benar-benar perlu ada negara Palestina.”

Salah satu isu yang juga sedang dibahas adalah apakah mengakui Palestina akan berdampak pada perusahaan atau individu yang berdagang di wilayah penjajahan.

Brutalnya serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 sebelumnya telah memicu gelomang pengakuan negara Palestina di Eropa. Sebelum serangan, beberapa negara Eropa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Diantaranya Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, Slovakia, Swedia, dan Siprus yang mengakui Palestina sebelum bergabung dengan UE. Setelah serangan, pada 22 Mei 2024, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia juga mengumumkan pengakuan mereka atas Palestina. Sedangkan Slovenia mengakui Palestina pada 4 Juni 2024

Belakangan, sikap negara-negara sekutu Israel di Eropa mulai berseberangan sehubungan dilanjutkannya serangan ke Gaza. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menunda pembicaraan perdagangan dengan Israel pada Selasa dan menggambarkan penolakan Israel untuk mencabut blokade bantuan ke Gaza sebagai hal yang “keji”. Lammy berbicara dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, pada hari Rabu tentang hambatan yang menghalangi bantuan.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengatakan pekan ini: "Kita tidak bisa meninggalkan anak-anak Gaza sebagai warisan kekerasan dan kebencian. Jadi semua ini harus dihentikan dan itulah sebabnya kami bertekad untuk mengakui negara Palestina."

Perdana Menteri Israel menyampaikan penolakan mentah-mentah atas desakan dari Eropa untuk menghentikan perang di Gaza. Menurutnya, hal itu akan bergulir menjadi resolusi mengikat di PBB yang akan menghancurkan Israel.

Netanyahu menegaskan retorika keras dan tindakan hukuman, termasuk sanksi, dari negara-negara Eropa yang menuntut diakhirinya perang di Gaza “tidak akan mempengaruhi” Israel untuk mengubah kebijakan nasionalnya.

“Negara-negara Eropa tidak akan mempengaruhi kami dan mereka tidak akan menyebabkan kami mengabaikan tujuan inti kami – menjamin keamanan Israel dan masa depan Israel,” kata Netanyahu.

Dalam beberapa hari terakhir, negara-negara Eropa telah meminta Israel untuk menghentikan perluasan kampanye militernya di Gaza dan mencabut pembatasan bantuan bagi warga sipil Gaza. Pada Selasa, Inggris mengumumkan jeda dalam perundingan perdagangan bebas dengan Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap pemukim di Tepi Barat.

Kebijakan itu sehari setelah para pemimpin Inggris, Perancis, dan Kanada mengeluarkan pernyataan bersama yang secara eksplisit mengancam akan mengambil tindakan terhadap Israel jika negara tersebut tidak mengakhiri konflik dan mengizinkan bantuan.

“Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan perang,” kata Netanyahu. “Sungguh memalukan bahwa Inggris, alih-alih menjatuhkan sanksi terhadap Hamas, malah menjatuhkan sanksi terhadap seorang wanita yang setiap hari diancam oleh teroris Hamas di jalan-jalan Yudea dan Samaria,”

Netanyahu merujuk pada Daniella Weiss, seorang pelopor ekstremisme pemukim ilegal Yahudi di wilayah Palestina. Weiss belakangan diungkapkan pandangan kejinya soal warga Palestina dalam film dokumenter BBC, sebuah media pemerintah Inggris.

PM Israel yang saat ini juga merupakan buron kejahatan perang juga mencoba memanas-manasi Islamofobia di Eropa. "Negara-negara ini berada di bawah tekanan - dari kelompok minoritas Islam di negara mereka, dan dari opini publik yang dibentuk oleh propaganda palsu Hamas," kata Netanyahu.

Netanyahu juga menolak rencana negara-negara Eropa secara sepihak mengakui negara Palestina. "Kami sangat menentang niat mereka untuk memberikan hadiah utama kepada Hamas - untuk mengakui negara Palestina. Setelah tanggal 7 Oktober, setelah kita melihat seperti apa negara Palestina secara de facto - negara itu disebut Gaza. Gaza milik Hamas. Hamastan. Dan sekarang mereka ingin membentuk negara lain? Tidak ada imbalan yang lebih besar untuk teror," kata Netanyahu. (*)