PEKANBARU, KHAZANAHRIAU.COM - Pemerintah Provinsi Riau memastikan stok beras aman hingga penghujung tahun 2023. Saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) Provinsi Riau mencapai 20 ton lebih.
?Inflasi yang sangat kita perhatikan adalah beras, supaya jangan menjadi gejolak inflasi lagi,? kata Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan usai rapat antisipasi inflasi beras, di Gedung Menara Lancang Kuning. Jum?at, (15/9/2023).
Berdasarkan data dari Bulog, ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) Provinsi Riau saat ini mencapai 20 ton lebih.
?CBP di Bulog saat ini 20,781 ton dan dipastikan cukup untuk 10 bulan ke depan. Jadi tidak ada masalah,? terang Asisten II.
Asisten II melaporkan, untuk stabilitas pasokan dan harga pasar (SPHP) di Provinsi Riau sendiri telah berhasil terealisasi sebesar 73 persen.
?Beras murah yang dijual Bulog itu ada ke 68 kios dan 1156 rumah pangan. Kami juga punya dana dekonsentrasi dari APBN untuk bahan pangan,? ujarnya.
?Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (PTPH) Provinsi Riau, mereka ini masih memiliki anggaran untuk melaksanakan 10 kali lagi gerakan pasar murah (GPM). Diluar itu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi juga akan melaksanakan program pasar murah,? tambah Job Kurniawan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas PTPH Provinsi Riau, Wisnu Handana menuturkan, guna menjaga stabilitas stok beras hingga akhir tahun nanti, pihaknya telah melakukan program gerakan percepatan tanam.
?El nino kemarin sudah bisa kita atasi, pompa-pompa air juga sudah kita siagakan untuk penanaman padi. Agustus - September ini sudah kita lakukan penanaman, jadi yang awalnya panen bulan Februari bisa dipercepat menjadi bulan Desember atau Januari 2024,? tutup Wisnu.
Rapat Antisipasi Inflasi Beras
Sementara itu dalam rapat antisipasi inflasi beras, beberapa hal yang dibahas diantaranya mengenai pengecekan stok bahan pangan di Riau khususnya beras, program Raskin, dan program pasar murah.
?Pertama mengecek bagaimana bahan pangan bersama Dinas PTPH. Kedua, kita mau ngecek dari Dinas Sosial bagaimana mengenai bantuan beras bagi masyarakat miskin dan kita akan bicara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) mengenai pasar murah,? terang Asisten II M. Job Kurniawan.
Asisten II menuturkan, untuk program pasar murah sendiri tengah gencar dilakukan di Kota Dumai sebab angka inflasi di Kota tersebut masih tergolong tinggi.
?Terkait pasar murah ini memang Kota Dumai yang sementara kita jadikan target utamanya. Karena inflasi Dumai cukup tinggi,? katanya.
Oleh karenanya, rapat ini dianggap penting untuk melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam mengantisiapsi dan mengatasi inflasi di Provinsi Riau menjelang akhir tahun nanti.
?Untuk itu kita bersama Dinas PTPH, Dinas Sosial, Bulog, Dinas Perindagkop, dan Bank Indonesia bersama-sama mengawasi dan melakukan koordinasi mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan,? tutup Asisten II dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau, Jon Armedi Pinem, dan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Wisnu Handana. (mcr/spy)